​

SIARAN PERS BERSAMA

Nomor Siaran Pers OJK: SP 176/G​KPB/OJK/XI/2024

Nomor Surat AFTECH: 114/Secretariat/XI/2024

INDONESIA FINTECH SUMMIT & EXPO 2024: MENDORONG INKLUSI DAN KESADARAN KEUANGAN DIGITAL UNTUK MASA DEPAN INDONESIA

“IFSE 2024 resmi dibuka untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan digital melalui berbagai diskusi panel, peluncuran whitepaper, serta inovasi keuangan yang mendukung perlindungan masyarakat dari investasi bodong dan membangun ekosistem keuangan yang aman serta inklusif."

Jakarta, 12 November 2024. Hari ini, Indonesia Fintech Su​mmit & Expo 2024 (IFSE 2024) resmi dibuka, menandai dimulainya rangkaian acara Bulan Fintech Nasional (BFN) 2024 yang berlangsung mulai 11.11 hingga 12.12.2024 mendatang. Acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bertujuan memperkuat inklusi dan literasi keuangan digital di Indonesia, di mana literasi keuangan digital saat ini mencapai 65,43% (Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK). Melalui IFSE 2024, masyarakat didorong untuk menggunakan platform keuangan digital yang aman dan menjauhi risiko investasi bodong serta pinjaman online ilegal.

Dalam Laporan Pembukaan 6th IFSE, Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir, menyampaikan bahwa “IFSE 2024 adalah momentum bagi ekosistem keuangan digital Indonesia untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan.

“Dengan meningkatnya pemahaman dan penggunaan platform digital yang aman, kita dapat memastikan masyarakat Indonesia siap menghadapi tantangan ekonomi digital yang terus berkembang," ujarnya. Sambutan ini menjadi pengantar bagi beragam diskusi dan inovasi yang disiapkan selama acara berlangsung.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, menjelaskan dalam pidato utamanya, bahwa pengembangan berbasis inovasi, berbasis keuangan digital dan berbasis teknologi adalah masa depan dari pengembangan sektor keuangan Indonesia yang sangat diuntungkan karena berada dalam satu pengaturan dan pengawasan oleh OJK.

“Kita berada dalam satu perangkat, dalam satu organisasi, regulator, pemangku kebijakan, dan mengatur maupun melakukan pengawasan yang selalu berbasis kepada keutamaan pengelolaan risiko (risk management), tata kelola yang baik (good governance), dan kepatuhan (compliance). Itu adalah basis dari pengaturan penyusunan kebijakan dan pengawasan yang memang menjawab dan bisa melihat secara lengkap, demi kepentingan masyarakat. Ini yang menjadikan pengembangan fintech di Indonesia ke depan berbeda dengan yang lain," kata Mahendra.

Dalam sesi keynote pada hari pertama (12/11), Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, menyampaikan pentingnya literasi keuangan digital dalam mendorong akses ke layanan keuangan yang lebih luas bagi masyarakat.

Friderica melalui pidatonya yang bertajuk “From Knowledge to Access: How Digital Financial Literacy Fuels Financial Inclusion in Indonesia" menggarisbawahi peran literasi keuangan sebagai fondasi inklusi keuangan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa meski teknologi finansial memberikan kemudahan bagi konsumen, terdapat sisi lain yakni ketergantungan yang berpotensi menyebabkan siklus utang. Hal ini perlu diatasi dengan literasi keuangan yang tepat.

“Saya ingin mengajak semua pihak untuk terus berkomitmen dalam memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat, serta memastikan inklusi keuangan yang bertanggung jawab. Ada hal penting terkait perlindungan konsumen yang ingin saya sampaikan, yakni perlindungan dari penipuan dan scam. Kita perlu terus mengedukasi konsumen mengenai bahaya penipuan, serta perlindungan konsumen terkait produk-produk keuangan yang bertanggung jawab," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, OJK, Hasan Fawzi dalam pidatonya menyebut pihaknya mengarahkan ekosistem keseluruhan keuangan digital di Indonesia tidak hanya bertumbuh cepat, tetapi juga menuju ke arah yang bisa memberikan manfaat. Ia juga menegaskan pentingnya mengedepankan perlindungan konsumen, salah satunya dengan meningkatkan pengawasan market conduct.

"Bermanfaat tidak hanya bagi para pelaku bisnis dan kegiatan di industrinya saja, tapi juga berdampak kepada peningkatan dan manfaat kegiatan di sistem keuangan dan tentu mendukung pertumbuhan perekonomian nasional," kata Hasan.

Highlight dan Panel Diskusi pada IFSE 2024

Salah satu sorotan utama pada hari pertama IFSE 2024 adalah peluncuran Whitepaper berjudul “Revolutionizing Financial Planning: Digital Financial Planner Business Models Unleashed", disusun oleh AFTECH bersama iDNA Solutions dan didukung oleh The Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF). Whitepaper ini mengidentifikasi peluang besar di sektor perencanaan keuangan digital (Digital Financial Planning Business/DFPB) Indonesia dengan proyeksi potensi pasar lebih dari US$450 miliar.

Sesi panel bertajuk “Navigating Financial Journey through Strategic Digital Financial Planning" juga menjadi sorotan. Aldi Haryopratomo, Wakil Ketua Umum II AFTECH mengatakan, “Digital Financial Planner memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan dan dapat membantu pendalaman pasar keuangan Indonesia. Saat ini, telah ada beberapa layanan fintech Digital Financial Planner yang bekerja sama dengan layanan fintech lain, seperti investasi dan juga asuransi".

Sementara itu, Dina Dellyana, Managing Partner IDNA Solutions, menjelaskan bahwa kehadiran perencana keuangan dapat sangat membantu konsumen untuk mengetahui dan memilih produk fintech yang ada. Namun, perlu dukungan banyak pihak untuk memastikan pemahaman kepada masyarakat diberikan secara sesuai.

“Dengan financial planner, penggunaan produk fintech bisa dipastikan lebih efisien, personalized, bisa meningkatkan penetrasi, yang kemudian mengarah pada productivity," ujarnya.

Aidil Akbar, Chairman dari International Association for Registered Financial Consultants (IARFC) Indonesia, menambahkan perlunya kolaborasi antara regulator, digital financial planner (perencana keuangan), pemerintah, hingga asosiasi untuk memastikan tersebarnya digital literasi yang tepat. Menurutnya, perencana keuangan menjadi garda terdepan bersama-sama dengan AFTECH dan perusahaan fintech untuk memberikan literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat umum, agar tidak mudah terjerat investasi bodong dan pinjol ilegal.

“Yang penting adalah tujuannya satu, mencerdaskan pikiran bangsa ini, mencerdaskan masyarakat. Ketika mereka melakukan sesuatu, lalu membeli sesuatu untuk investasi, mereka membeli berdasarkan informasi yang jelas. Mereka tahu apa yang boleh dan tidak boleh, mereka tahu impact-nya. Itulah mengapa edukasi sangat penting," papar Aidil Akbar.

Adapun Chief Operating Officer Bareksa, Ni Putu Kurniasari, mengungkapkan pihaknya berupaya menjadi penyeimbang dan membantu konsumen untuk memilih produk finansial.

“Kami berfungsi sebagai tempat check and balance terhadap apa yang dikatakan. Apa yang kami lakukan di Bareksa sendiri adalah menjaga transparansi terhadap data. Kami melihat produk ini bagus, dan hal tersebut kami sampaikan dalam isi laporan kami. Kami juga menyampaikan edukasi mengenai berbagai hal terkait produk tersebut" paparnya.

Selain itu, panel diskusi “The Role of Fintech in Advancing Financial Health" yang dihadiri oleh para eksekutif dan pakar industri turut membahas kontribusi fintech dalam mendukung kesehatan finansial masyarakat Indonesia.

Tiga panel diskusi lainnya juga akan digelar untuk memperkuat keamanan dan inklusi keuangan digital di Indonesia. Panel Advanced Fraud Detection for P2P Lending Platforms, membahas teknologi deteksi penipuan pada platform P2P lending serta peran RegTech dan SupTech dalam melindungi konsumen. Panel Embed to Expand – The Future of Bank and Fintech, yang salah satunya menghadirkan pembicara dari South Korea Financial Supervisory Service (Korea FSS), Hwang Jung-Hoon selaku Team Head of the Digital Innovation Department mengeksplorasi potensi embedded finance dalam inovasi kemitraan bank dan fintech, mencakup model bisnis dan tantangan regulasi. Sementara itu, panel Strengthening Cybersecurity in Financial Services mengkaji kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan keamanan siber di layanan keuangan dengan dukungan teknologi AI dan otomatisasi.

Selain panel diskusi tersebut, OJK juga mengadakan side event berbentuk policy dialogue yang menjadi ajang diskusi mendalam antara OJK, regulator, serta organisasi internasional. Pada hari pertama ini, OJK bersama representatif dari Monetary Authority of Singapore, Alvinder Singh selaku Head of Innovation Acceleration Office. Pada hari kedua, akan dilanjutkan dengan policy dialogue bersama representatif dari Securities and Futures Commission of Hong Kong (HK SFC), Elizabeth Wong dan Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), Iota-Kaosar Nassr.

Pada rangkaian kegiatan ini, para regulator dan representatif organisasi internasional saling berbagi isu dan pengalaman serta akan terus saling mendukung dan bekerja sama terkait pengembangan teknologi di sektor keuangan.

IFSE 2024 mengundang masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam acara ini, dengan melakukan pendaftaran melalui www.bulanfintechnasional.com. Publik juga dapat merasakan langsung manfaat dari berbagai solusi keuangan digital dan mengakses informasi terkini di situs resmi www.fintech.id—pusat informasi terlengkap yang menawarkan pendaftaran peserta, agenda acara, dan materi edukasi seputar kegiatan BFN dan IFSE 2024.
​

***