SP 180/GKPB/OJK/XI/2025
SIARAN PERS
MEMBANGUN SEKTOR JASA KEUANGAN BERINTEGRITAS
OJK Gelar Governansi Insight Forum (INFO) di Padang
Padang, 4 November 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan untuk semakin mewujudkan sektor jasa keuangan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas melalui sinergi berbagai pihak sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Audit (KDA) merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, dalam kegiatan Governansi Insight Forum (INFO) dengan mengusung tema "Bersama OJK Membangun Sektor Jasa Keuangan Berintegritas", yang diselenggarakan di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Selasa.
“Pembangunan ekonomi tidak akan berkelanjutan tanpa integritas dan tata kelola yang baik. Tindakan kecurangan dan korupsi merupakan hambatan besar bagi pembangunan ekonomi", kata Sophia.
Sophia menekankan, penerapan tata kelola yang baik bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga penopang stabilitas ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Ia berharap sektor jasa keuangan memegang peran yang sangat strategis, bukan sekadar mengelola uang yang dipercayakan masyarakat, tetapi merupakan pilar utama yang menopang dan menggerakkan roda perekonomian nasional dan daerah.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pelaksanaan Governansi Insight Forum oleh OJK. Ia menyambut baik inisiatif OJK dan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk senantiasa mendorong penguatan tata kelola (GRC) dan integritas di BUMD agar dapat berkontribusi optimal bagi perekonomian daerah.
“Untuk meningkatkan perbaikan tata kelola dan menegakkan integritas, diperlukan penyatuan visi dan penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan, salah satunya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata di seluruh daerah", ujar Mahyeldi.
Menurutnya, kegiatan ini dapat mendorong transformasi sektor jasa keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada tata kelola yang baik untuk mencegah korupsi dan fraud di industri keuangan.
Ia berharap kolaborasi dan sinergi antara sektor jasa keuangan dengan pemerintah daerah, sivitas akademika, dan pemangku kepentingan lainnya akan memperkuat governansi sektor jasa keuangan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
Dalam kesempatan tersebut, OJK memaparkan strategi anti-kecurangan OJK yang mencakup empat pilar: Assess, Prevent, Detect, dan Respond. OJK tidak hanya menerapkan di internal OJK, yang dibuktikan dengan capaian SPI OJK 84,87 (kategori TERJAGA), tetapi juga mewajibkan seluruh LJK menerapkannya melalui POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Strategi Anti-Fraud.
OJK juga telah mengoptimalkan teknologi pengawasan (SupTech), seperti OJK Suptech Integrated Data Analytics (OSIDA) dan Sistem Informasi Pelaku Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU) untuk mendeteksi anomali dan rekam jejak pelaku fraud secara dini.
Governansi Insight Forum menjadi langkah konkret OJK, Pemda, KPK, dan BPKP untuk menyatukan visi dan langkah dalam membangun ekosistem Sektor Jasa Keuangan yang kredibel dan terpercaya. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan SJK di Sumatera Barat dari risiko fraud dan korupsi, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional secara berkelanjutan.
***
Informasi lebih lanjut:
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK - M. Ismail Riyadi
Telp. (021) 29600000; Email: humas@ojk.go.id
