Unduh: FATF Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on VAs and VASPs – Updated July 2026
FATF telah mempublikasikan sebuah dokumen yang berjudul Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers yang mengkaji perkembangan implementasi Rekomendasi 15 (R.15) di seluruh jaringan global FATF, menyusul perluasan Standar AML/CFT FATF yang mencakup Aset Virtual (Virtual Assets/VAs) dan Penyedia Jasa Aset Virtual (Virtual Asset Service Providers/VASPs). Sejalan dengan roadmap Virtual Assets Contact Group (VACG) FATF untuk memperkuat penerapan R.15, laporan ini memberikan gambaran terkini mengenai upaya berbagai yurisdiksi anggota FATF dan FSRB, termasuk yurisdiksi dengan aktivitas VASP yang signifikan di seluruh dunia dalam mengatur dan mengawasi sektor tersebut.
Rekomendasi 15 (R.15) merupakan standar FATF yang secara khusus memperluas penerapan langkah-langkah APU/PPT ke dalam ekosistem aset virtual. R.15 mewajibkan setiap yurisdiksi untuk menilai risiko pencucian uang serta risiko pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi yang berkaitan dengan VAs dan VASPs. Rekomendasi ini juga mewajibkan yurisdiksi untuk menerapkan persyaratan perizinan atau pendaftaran bagi VASPs serta memastikan terselenggaranya pengawasan dan penegakan yang efektif.
Sejak Targeted Update tahun 2025, berbagai yurisdiksi telah mengalami kemajuan dalam menerapkan R.15. Kemajuan tersebut terlihat melalui pengembangan kerangka regulasi, pelaksanaan penilaian risiko terhadap VAs/VASPs, penerapan Travel Rule), serta penguatan tindakan pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun demikian, laporan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam implementasi R.15 di tingkat nasional. Kesenjangan tersebut terutama terlihat dalam menerjemahkan hasil penilaian risiko menjadi langkah mitigasi yang efektif serta mengoperasionalkan kerangka perizinan atau pendaftaran VASPs. Yurisdiksi juga masih menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pihak atau entitas yang menjalankan kegiatan VASP serta memastikan pelaksanaan pengawasan dan penegakan berbasis risiko secara efektif.
Selain kesenjangan dalam implementasi regulasi, laporan tersebut juga menyoroti risiko yang semakin meningkat dalam ekosistem aset virtual. Risiko tersebut mencakup penyalahgunaan aset virtual untuk berbagai kegiatan kriminal serta tantangan yang muncul dari karakteristik transaksi dan pelaku dalam ekosistem VA. Laporan tersebut juga menyoroti tantangan dalam pengawasan dan pengaturan Decentralised Finance (DeFi) serta kesulitan otoritas dalam mengidentifikasi pihak yang mengendalikan ekosistem tersebut. Untuk merespons berbagai risiko tersebut FATF memberikan rekomendasi kepada sektor publik dan sektor swasta untuk memperkuat implementasi R.15 serta meningkatkan efektivitas mitigasi risiko. FATF juga menekankan pentingnya pengalokasian sumber daya pengawasan secara proporsional serta peningkatan kerja sama intelijen lintas batas untuk mempercepat identifikasi pembekuan dan penyitaan aset ilegal.
Data dalam laporan membahas perkembangan pasar dan risiko yang muncul dalam ekosistem aset virtual. Pembahasan ini berfokus pada pola penyalahgunaan aset virtual untuk berbagai bentuk tindak pidana serta tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi dan model bisnis dalam ekosistem tersebut.
Secara lebih spesifik laporan tersebut mengidentifikasi peningkatan industrialisasi penipuan berbasis aset virtual oleh kelompok kejahatan terorganisasi termasuk melalui sindikat scam berskala besar. Pelaku kejahatan juga semakin menyalahgunakan stablecoin karena kecepatan transfer lintas batas yang ditawarkannya. Beberapa stablecoin bahkan dirancang untuk menghindari upaya pemblokiran oleh aparat penegak hukum. Aset virtual juga semakin dimanfaatkan untuk mencuci hasil tindak pidana asal (predicate offences) khususnya penipuan (fraud dan scams) serta untuk mendanai terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal.
Transaksi peer-to-peer (P2P) melalui unhosted wallets terus menimbulkan risiko karena tidak melibatkan perantara yang berada di bawah pengawasan regulasi. Sementara itu VASPs luar negeri (offshore VASPs) dapat memanfaatkan celah regulasi dengan beroperasi di luar yurisdiksi yang memiliki pengawasan efektif sehingga dapat menghindari kewajiban hukum dan kepatuhan.
Sebagai respons terhadap risiko tersebut, laporan ini merumuskan sejumlah rekomendasi bagi sektor publik dan swasta. Rekomendasi tersebut mencakup pengalokasian sumber daya pengawasan secara proporsional dan tepat waktu, penguatan implementasi R.15, serta peningkatan upaya mitigasi risiko, serta memperkuat kerja sama di tingkat domestik, internasional, dan antara sektor publik dan swasta.
Disadur dari:
FATF Targeted Update on VAs and VASPs