| Tanggal / Sidang FATF | Jenis Perubahan | Keterangan Bagian yang Dilakukan Perubahan |
| Oktober 2025 | Revisi Interpretive Notes pada Rekomendasi 16 | Revisi paragraf 31 INR.16 untuk mengklarifikasi bahwa PJK penerima harus memiliki kebijakan dan prosedur berbasis risiko yang efektif untuk menentukan kapan harus melaksanakan, menolak, atau menangguhkan pembayaran atau transfer dana yang tidak memuat informasi yang diwajibkan terkait pengirim atau penerima (baik di atas maupun bawah ambang batas yang berlaku) atau ketika mereka mengidentifikasi potensi pembayaran yang tidak sesuai tujuan “sebagaimana implementasi persyaratan dalam paragraf 30". |
| Juni 2025 | Revisi Rekomendasi 16 dan Interpretive Notes, serta penyesuaian konsekuensial | R.16 dan INR.16, INR.15, serta Glosarium Revisi terhadap standar FATF terkait transparansi pembayaran dilakukan untuk menyesuaikan standar dengan perubahan dalam model bisnis pembayaran dan standar pesan, serta risiko dan kerentanan yang terus berkembang. Definisi baru telah ditambahkan dalam Glosarium istilah khusus pada R.16. Sebagai amandemen konsekuensial, footnote 46 untuk paragraf 7 dalam Interpretive Note R.15 telah diperbarui untuk merujuk pada paragraf yang relevan dalam R.16. |
| Februari 2025 | Revisi Rekomendasi 1 dan Interpretive Notes pada Rekomendasi 1, 10, dan 15. Pendahuluan dan Glosarium | Revisi Rekomendasi 1 dan Interpretive Notes pada Rekomendasi 1, 10, dan 15, Pendahuluan dan Glosarium. Revisi terhadap standar FATF terkait pendekatan berbasis risiko untuk meningkatkan fokus pada proporsionalitas tindakan dan mewajibkan negara-negara untuk mengizinkan serta mendorong penerapan langkah-langkah yang disederhanakan pada area dengan risiko yang lebih rendah. |
| Oktober 2023 | Revisi Rekomendasi 8 dan Interpretive Notes pada Rekomendasi 8 | Amandemen klarifikasi terhadap R.8 dan INR.8 untuk memperkuat penerapan langkah-langkah yang terfokus, tepat sasaran, dan berbasis risiko pada organisasi nirlaba |
| Oktober 2023 | Revisi Rekomendasi 4, 30, 31, 38 dan Interpretive Notes pada Rekomendasi 4, 30, 31, 38 beserta Glosarry | Revisi standar FATF terkait pemulihan asset dan definisi pemulihan asset pada Glosarry yang terkait |
| February 2023 | Revisi Rekomendasi 25, Interpretive Notes pada Rekomendasi 25 beserta Glosarium, | Revisi Rekomendasi 25 dan definisi “beneficial owner", “beneficiary" dan “legal arrangements" pada Glosarry untuk memperkuat standar terkait beneficial owner pada legal arrangements. |
| Maret 2022 | Revisi Rekomendasi 24, Interpretive Notes pada Rekomendasi 24 beserta Glosarium, dan penambahan dua definisi baru dalam Glosarium | - R.24 – halaman 22
- INR.24 – halaman 91-95
- Glosarium – halaman 118-119 dan 128
- Revisi R.24 dan Definisi Glosarium.
- Penambahan definisi baru "nominator" dan "nominee shareholder or director", untuk memperkuat standar kepemilikan manfaat dari badan hukum
|
| Oktober 2021 | Revisi Rekomendasi 23 Interpretive Notes pada Rekomendasi 22/23, Glosarium dan penyesuaian konsekuensial | - Revisi Rekomendasi 23 untuk mengklarifikasi kewajiban DNFBP untuk menerapkan program di seluruh kelompok.
- Klarifikasi bahwa definisi Glosarium 'financial grouup' tidak terbatas pa da lembaga Prinsip Inti dan amandemen konsekuensial minor terhadap INR.26.
|
| Oktober 2021 | Revisi definisi 'designated categories of offences' pada glorasium | Revisi Glosarium definisi designated categories of offences' untuk mengklarifikasi jenis pelanggaran yang termasuk dalam kategori 'kejahatan lingkungan'. |
| Juni 2021 | Revisi Interpretive Notes pada Rekomendasi 15 | Untuk mengklarifikasi penerapan persyaratan penilaian dan mitigasi risiko pembiayaan proliferasi untuk aktivitas aset virtual dan VASPs. |
| Oktober 2020 | Revisi Rekomendasi 2 dan Interpretive Notes pada Rekomendasi 2 | - Pencegahan pendanaan proliferasi dimasukkan sebagai bagian dari kerja sama dan koordinasi domestik.
- Interpretive Notes baru untuk menetapkan kerangka kerja antarlembaga untuk mempromosikan kerjasama domestik, koordinasi dan pertukaran informasi.
|
| Oktober 2020 | Revisi Rekomendasi 1 dan Interpretive Notes pada Rekomendasi 1 | Kewajiban negara, Penyedia Jasa Keuangan (PJK), dan Penyedia Barang dan Jasa, untuk mengidentifikasi dan menilai risiko dari potensi pelanggaran, non-implementasi atau penghindaran targeted financial sanctions yang terkait pendanaan proliferasi, sebagaimana dimaksudkan pada Rekomendasi 7, dan mengambil tindakan untuk memitigasi risiko tersebut. |
| Juni 2019 | Penambahan Catatan Interpretasi terhadap Rekomendasi 15 | Penyisipan Catatan Interpretasi yang menetapkan penerapan Standar FATF untuk aktivitas aset virtual (VA) dan penyedia layanannya atau virtual asset service provider (VASP). |
| Oktober 2018 | Revisi Rekomendasi 15 dan penambahan dua definisi baru dalam Glossary | Revisi R.15 dan penambahan definisi baru "virtual asset" dan "virtual asset service provider" untuk memperjelas bagaimana persyaratan AML / CFT berlaku dalam konteks virtual asset |
| Februari 2018 | Revisi Rekomendasi 2 | Revisi R2 untuk memastikan kompatibilitas persyaratan AML / CFT dan date protection and privacy rules, dan untuk mempromosikan berbagi informasi antar-lembaga domestik di antara otoritas yang kompeten. |
| November 2017 | Revisi Rekomendasi 21 | Revisi R. 21 untuk mengklarifikasi interaksi persyaratan R. 18 dengan ketentuan pemberian informasi. |
| November 2017 | Revisi Catatan Interpretif terhadap Rekomendasi 18 | Revisi INR.18 untuk mengklarifikasi persyaratan tentang berbagi informasi terkait dengan transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan dalam financial group. Termasuk juga memberikan informasi ini kepada cabang dan anak perusahaan bila diperlukan untuk manajemen risiko AML / CFT. |
| Juni 2017 | Revisi Catatan Interpretasi terhadap R.7 dan Glosarium definisi "Designated person or entity", "Designation" dan "Without delay" | Revisi INR.7 dan revisi konsekuensial dari definisi Glosarium dari "Designated person or entity", "Designation" dan "Without delay" agar teks sejalan dengan persyaratan Resolusi Dewan Keamanan PBB terkini dan untuk memperjelas pengenaan sanksi keuangan yang ditargetkan terkait dengan pembiayaan proliferasi. |
| Oktober 2016 | Revisi Catatan Interpretasi terhadap R. 5 dan Glosarium definisi "funds or other assets" | Revisi INR.5 untuk menggantikan "funds" dengan "funds or other assets" sepanjang INR.5, agar memiliki cakupan yang sama dengan R.6. Revisi Glosarium definisi "funds or other assets" dengan menambahkan referensi ke minyak dan sumber daya alam lainnya, juga aset lain yang berpotensi digunakan untuk memperoleh dana. |
| Juni 2016 | Revisi R. 8 dan Catatan Interpretasi terhadap R. 8 | Revisi standar non-profit organization (NPO) untuk memperjelas subset NPO yang harus dibuat tunduk pada pengawasan dan pemantauan. Hal ini sesuai dengan INR.8 dengan Laporan Tipologi FATF tentang Risiko Penyalahgunaan Teroris terhadap NPO (Juni 2014) dan Best Practices FATF tentang Memerangi Penyalahgunaan NPO (Juni 2015) yang mengklarifikasi bahwa tidak semua NPO berisiko tinggi dan dimaksudkan untuk ditangani oleh R.8, dan lebih baik menyelaraskan implementasi R.8 / INR.8 dengan pendekatan berbasis risiko. |
| Oktober 2015 | Revisi Catatan Interpretasi terhadap R. 5 untuk mengatasi ancaman pejuang teroris asing | Penyisipan B.3 untuk memasukkan unsur yang relevan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 2178 yang membahas ancaman yang ditimbulkan oleh para pejuang teroris asing. Ini mengklarifikasi bahwa Rekomendasi 5 mengharuskan negara-negara untuk mengkriminalisasi pembiayaan perjalanan orang-orang yang melakukan perjalanan ke suatu Negara selain dari Negara tempat tinggal atau kebangsaannya untuk tujuan kejahatan, perencanaan, atau persiapan, atau partisipasi dalam, aksi-aksi teroris atau penyediaan atau menerima pelatihan teroris. B.3-11 yang ada menjadi B.4-12. |
| Februari 2013 | Penyelarasan Standar antara R.37 dan R.40 | Penyisipan referensi bahwa kerahasiaan atau undang-undang kerahasiaan Bisnis atau Profesis Non-Finansial tidak boleh memengaruhi penyediaan bantuan hukum timbal balik, kecuali jika informasi terkait yang dicari disimpan dalam keadaan di mana hak istimewa profesional hukum atau kerahasiaan profesional hukum berlaku. |