Kredit perbankan diproyeksikan bisa tumbuh lebih tinggi
dibandingkan dua tahun terakhir, yakni bisa mencapai kisaran 9 sampai dengan
12%. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar perbankan mengambil angka
tertinggi, yaitu target 12%.
"Tadi ditargetkan tumbuh 9-12%. Jangan ambil 9%-nya
tapi ambil 12%-nya," ujar Jokowi saat pertemuan awal tahun pelaku Industri
Jasa Keuangan di Istana Negara, Jumat (13/1/2017).
Kredit juga seharusnya dapat diarahkan kepada sektor yang
lebih bersifat produktif, khususnya untuk usaha mikro kecil dan menengah.
Beberapa BPD sudah mampu merealisasikan hal tersebut, seperti dari Jawa Timur
dan Sulawesi Selatan. Jokowi harapkan bisa dicontoh oleh bank daerah lainnya.
"Provinsi lain copy enggak usah sulit-sulit. Kita
ini kalau ada yang bagus ya sudah ditiru, di-copy terapkan di provinsi lain.
Penting sekali BPD ini menjalin kerjasama antara BPD yang besar memberikan
support kepada yang masih kurang," jelas Jokowi.
Pemerintah daerah juga bisa memberikan subsidi atas bunga
kredit perbankan, sehingga masyarakat lebih terbantu. Dengan demikian, kegiatan
ekonomi bisa lebih cepat tumbuh ke depannya.
"Saya minta juga Gubernur memberikan subsidi bunga
kepada yang kecil-kecil tadi dari APBD," tegasnya.
Perbankan juga harus bisa mendata kelompok usaha dengan
lebih rinci. Sehingga kredit yang disalurkan menjadi tepat sasaran dan juga
terhindar dari ancaman kredit bermasalah.
"Jangan nunggu di kantor saja, lihat rakyat kita
yang membutuhkan salurkan ke sana. Tapi juga hati hati memberikan kredit agar
NPL-nya tidak naik. Meskipun saya liat angka NPL kita juga masih pada angka
baik 3,18%," terang Jokowi.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Muliaman D Hadad telah menyiapkan program agar kredit disalurkan tepat sasaran.
Terutama sektor ekonomi prioritas seperti infrastruktur, pangan dan energi,
kemaritiman, kesehatan dan sektor-sektor prioritas lainnya. Kemudian penyaluran
kredit ke berbagai daerah.
Pembiayaan kegiatan usaha ini juga akan turut melibatkan
peran perusahaan pembiayaan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
masyarakat namun juga akan diarahkan kepada kegiatan yang dapat mendukung
kegiatan produktif masyarakat.
"Kami juga memandang peran sektor jasa keuangan juga
perlu ditingkatkan dalam konteks perluasan akses keuangan masyarakat serta
penyebaran fasilitas pembiayaan ke seluruh daerah. Pembukaan akses ini akan
memainkan peranan kunci dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat serta
mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata," kata Muliaman pada
kesempatan yang sama.
Beberapa program akan dioptimalkan, seperti program Laku
Pandai, program Simpanan Pelajar, program Jaring, asuransi pertanian dan
ternak, asuransi nelayan dan penjaminan kredit UMKM.
"Kami juga akan bekerja sama dengan Bank lndonesia,
khususnya terkait dengan penggabungan program Laku Pandai dan program Layanan
Keuangan Digital. Dengan demikian, akan terbuka kesempatan lebih luas bagi
masyarakat di daerah terpencil dan pedesaan untuk layanan keuangan yang lebih
beragam," jelasnya.
*sumber: Detik Finance