​SP 88/GKPB/OJK/VII/2024

HADIRI PERINGATAN 60 TAHUN UNCTAD, INDONESIA SERUKAN PENTINGNYA TATANAN MULTILATERAL YANG MEMPERKUAT PERAN NEGARA BERKEMBANG 

Jakarta, 5 Juli 2024. Indonesia serukan pentingnya membangun tatanan multilateral (Multilateral rules-based order) yang adil melalui penguatan peran Global South (negara-negara berkembang) untuk mewujudkan pem​bangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs). Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar yang hadir sebagai pembicara kunci dalam Global Leaders Forum (GLF) UN Trade and Development (UNCTAD) 60th Anniversary di Kantor PBB Jenewa, Switzerland, 12-14 Juni 2024.

Pertemuan GLF UNCTAD diselenggarakan untuk memperingati ulang tahun ke-60 UNCTAD, badan PBB yang mempunyai fokus mendorong kepentingan negara berkembang dalam perdagangan global. Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dan dihadiri oleh beberapa kepala negara dan pemerintahan seperti Presiden Swiss, Madagaskar, Komoros, PM Timor Leste, dan Wakil Presiden Kosta Rika, serta para menteri dan delegasi dari 152 negara.

Mahendra dalam pidatonya menyampaikan pemerintah Indonesia mengakui pentingnya sistem perdagangan multilateral, namun untuk mencapai ini, multilateral rules-based order harus mencerminkan kepentingan bersama yang sejati antara negara maju dan negara berkembang. Multilateral rules-based order perlu dikalibrasi ulang untuk dapat lebih memperhatikan kepentingan negara berkembang.

Mahendra juga menyoroti pentingnya pembiayaan berkelanjutan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. "Pembiayaan berkelanjutan harus didasarkan pada disiplin fiskal dan alokasi sumber daya yang optimal.  Subsidi yang tidak terkendali untuk mengembangkan teknologi baru yang tidak didukung pasar, selain akan mendistorsi ekonomi global, juga akan berkontribusi pada inflasi dan merusak upaya jangka panjang untuk ekonomi yang lebih hijau." kata Mahendra.

Pembiayaan berkelanjutan seperti yang dijelaskan Mahendra memerlukan transisi bertahap untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan anggaran pemerintah yang seimbang.   Di lain pihak, Indonesia juga rentan terhadap perubahan-perubahan yang tidak dapat diprediksi dalam dinamika sistem keuangan internasional. Indonesia menginginkan ekonomi dengan optimalisasi integrasi vertikal  atau peningkatan nilai tambah yang diimbangi dengan rantai pasokan dan permintaan domestik yang semakin kuat. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan meningkatkan nilai tambahnya melalui pengembangan industri hilir seperti produk kelapa sawit, petrokimia, nikel menjadi baterai, baja, dan lain-lain.

Pemerintah Indonesia, melalui OJK telah mengembangkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) untuk mendukung transisi ekonomi. TKBI ini mengadopsi Taksonomi ASEAN dengan penyesuaian pada kategorisasi industri. TKBI tidak menggunakan sistem hijau, kuning, dan merah (traffic light), melainkan fokus pada industri hijau dan industri dalam transisi menuju praktik berkelanjutan. “Penerapan TKBI ini disambut baik oleh industri dan menjadi panduan bagi sektor perbankan. OJK menekankan pentingnya memastikan investasi hijau menghasilkan keuntungan, sehingga menarik minat investor dan mendorong transisi ekonomi yang berkelanjutan"  kata Mahendra.  

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Switzerland, Mahendra juga berkesempatan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan World Intellectual Property Organization (WIPO), badan khusus PBB untuk pengembangan sistem kekayaan intelektual internasional yang berimbang dan mudah diakses, untuk mendiskusikan potensi kerja sama dalam penguatan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Menutup kunjungan ke Switzerland, Mahendra melakukan pertemuan dengan Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) untuk membahas topik terkait pengawasan perbankan, asuransi dan aset kripto.

***

Informasi lebih lanjut:

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi – Aman Santosa

Telp. (021) 29600000; Email: humas@ojk.go.id