SP-24/HM/OJK/X/2026
SIARAN PERS
INKLUSI KEUANGAN DIY CAPAI 98,74 PERSEN, OJK PERKUAT LITERASI DAN AKSES KEUANGAN MASYARAKAT
Yogyakarta, 18 Oktober 2026 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses keuangan serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat tingkat inklusi keuangan sebesar 98,74 persen atau tertinggi kedua secara nasional.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala OJK DIY Eko Yunianto dalam Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 dan Financial Expo yang mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera", serta dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Monumen Serangan Umum 1 Maret, Yogyakarta, Minggu (18/10).
“Berdasarkan hasil SNLIK 2026, tingkat literasi keuangan masyarakat DIY mencapai 76,44 persen atau peringkat ketujuh nasional, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 98,74 persen atau peringkat kedua nasional. Kedua capaian tersebut berada di atas rata-rata nasional dan merupakan hasil sinergi yang kuat antara OJK, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan di DIY," kata Eko.
Eko menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal. Namun, perluasan akses keuangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan pemahaman masyarakat agar mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak, aman, dan sesuai dengan kebutuhan.
Menurutnya, penguatan literasi keuangan dan pelindungan konsumen menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi digital dan meningkatnya risiko berbagai modus penipuan keuangan.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan keuangan di era digital. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi atau menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, masyarakat harus selalu menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis," tegas Eko.
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan bahwa keberhasilan inklusi keuangan tidak hanya tercermin dari semakin luasnya akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Dalam mengelola keuangan, masyarakat perlu memegang nilai Gemi, Nastiti, Ngati-ati, yakni bijak menggunakan penghasilan, cermat dalam mengambil keputusan, dan waspada terhadap risiko. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan," ujar Sri Sultan.
Sri Sultan menambahkan bahwa perluasan akses keuangan perlu mendorong peningkatan kapasitas ekonomi dan kemandirian masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) DIY Santoso Rohmad menyampaikan dukungan industri jasa keuangan terhadap pelaksanaan BIK 2026 sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“FKIJK DIY mendukung penuh pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan akses dan literasi keuangan masyarakat. Melalui kolaborasi yang erat antara industri jasa keuangan, OJK, dan seluruh pemangku kepentingan, kami berharap semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara aman, mudah, dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan," ujar Santoso.
Capaian Bulan Inklusi Keuangan 2026 di DIY
Sepanjang rangkaian BIK 2026 yang berlangsung sejak September, OJK DIY bersama FKIJK DIY dan industri jasa keuangan telah menyelenggarakan berbagai program edukasi dan perluasan akses keuangan yang menjangkau pelajar, mahasiswa, perempuan, penyandang disabilitas, wartawan, akademisi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat umum.
Berdasarkan laporan 55 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di DIY selama periode 1 September hingga 17 Oktober 2026, penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai Rp1,5 triliun kepada 18.637 debitur. Dari jumlah tersebut, pembiayaan kepada 3.079 pelaku UMKM mencapai Rp296 miliar.
Perluasan akses keuangan juga tercermin dari pembukaan 694.565 rekening Simpanan Pelajar (SimPel), 1.236 rekening tabungan emas baru, serta penambahan 815 nasabah baru dan 1.200 rekening baru melalui layanan Laku Pandai.
Di sektor pasar modal, rangkaian BIK 2026 mencatat penambahan 1.740 Single Investor Identification (SID) saham dan 733 SID reksa dana. Selain itu, sebanyak 727 investor melakukan transaksi obligasi dengan nilai penjualan mencapai Rp117 miliar.
Sementara itu, di sektor perasuransian, industri mencatat penerbitan 2.776 polis baru yang mencakup asuransi umum, asuransi jiwa, dan asuransi jiwa mikro.
Dari sisi literasi keuangan, industri jasa keuangan melaksanakan 799 kegiatan Bank Goes to School yang menjangkau 14.129 pelajar, serta 278 kegiatan edukasi keuangan dengan 7.391 peserta dari berbagai kelompok masyarakat.
Rangkaian BIK 2026 juga mencakup edukasi keuangan bagi perempuan, pengenalan reksa dana dan reksa dana syariah, edukasi kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal, digitalisasi layanan keuangan, serta gelar wicara mengenai aset kripto.
Untuk meningkatkan partisipasi generasi muda, OJK DIY turut menyelenggarakan kompetisi Gen Z Knowledge Battle yang diikuti 70 pelajar SMA/MA/SMK sederajat se-DIY, serta IJK Idol yang melibatkan 34 perwakilan lembaga jasa keuangan di DIY.
Berbagai kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan formal secara lebih luas, inklusif, dan bertanggung jawab.
Puncak BIK 2026 dan Financial Expo turut dihadiri Asisten Sekretaris Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Anna Rina Herbranti, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY Hermanto, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan, jajaran organisasi perangkat daerah Pemerintah Daerah DIY dan pemerintah kabupaten/kota, perwakilan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-DIY, serta pimpinan industri jasa keuangan di wilayah DIY.
Ke depan, OJK DIY akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, TPAKD, dunia pendidikan, komunitas, dan media massa untuk memperluas jangkauan literasi keuangan, meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal, serta memperkuat pelindungan konsumen.
Melalui upaya tersebut, OJK berharap peningkatan literasi dan inklusi keuangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
***
Informasi lebih lanjut:
Kepala OJK Daerah Istimewa Yogyakarta - Eko Yunianto
Telp. (0274) 460 5790
