Sign In

Siaran Pers KOJK Provinsi Jawa Timur: Media Briefing Triwulan III Tahun 2025, Sinergi dan Kolaborasi Untuk Menjaga Stabilitas dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara

 Siaran Pers KOJK Provinsi Jawa Timur: Media Briefing Triwulan III Tahun 2025, Sinergi dan Kolaborasi Untuk Menjaga Stabilitas dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara

August 14, 2025
   

 

SP-12/KO.08/2025

 

SIARAN PERS MEDIA BRIEFING TW III TAHUN 2025

​Sinergi dan Kolaborasi Untuk Menjaga Stabilitas dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara​


Surabaya, 14 Agustus 2025. Kantor OJK Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur, Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II Surabaya, dan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan acara Media Briefing yang dikemas dalam sesi talkshow dengan  tema “Sinergi dan Kolaborasi Untuk Menjaga Stabilitas dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara" yang diikuti oleh 60 wartawan.

​
​

Perkembangan Ekonomi Jawa Timur

Bapak M. Noor Nugroho menyampaikan ekonomi Jawa Timur triwulan II 2025 tumbuh 5,23% (yoy), naik dari 5,00% pada triwulan sebelumnya, atau secara kuartalan tumbuh sebesar 3,09% (qtq). Pertumbuhan didorong akselerasi investasi dan ekspor, yang berdampak positif pada industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Inflasi Juli 2025 tercatat 2,21% (yoy) dalam rentang sasaran nasional, berkat sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam lingkup TPID Provinsi Jawa Timur. Prospek ekonomi Jawa Timur tahun 2025 diperkirakan terus berkinerja dengan inflasi terkendali 2,5±1% melalui upaya-upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui Kolaborasi, Inovasi, dan Sinergi (KIS) dalam mendorong aktivitas ekonomi dengan tetap memperhatikan tantangan ekonomi ke depan.

Pada kesempatan tersebut, beliau juga menyampakan, sebagai implementasi KIS, Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya akan menggelar JCFF 2025 pada 23–25 Agustus 2025 di Kawasan Kota Lama Surabaya. Mengusung tema “Crafting Futures Through Local Flavour", JCFF mengembangkan konsep Java Coffee Culture yang dilaksnakaan tahun sebelumnya dengan memperluas fokus pada kopi, coklat, dan rempah. Agenda JCFF meliputi showcasing UMKM, workshop, business matching, lelang kopi, fashion show, kompetisi, dan kegiatan lainnya. Tujuan pelaksanaan kegiatan JCFF adalah mempromosikan produk kopi, coklat, dan rempah, serta Kota Lama Surabaya sebagai destinasi wisata baru di Surabaya, mendukung pariwisata, dan mendorong sinergi pengembangan ekspor.

Selain itu, BI Jatim akan menggelar Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Jawa 2025 pada 12–14 September 2025 di Surabaya sebagai bagian dari rangkaian acara menuju 12th ISEF di Jakarta. Bertema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Regional", FESyar Jawa 2025 ditujukan untuk memperkuat ekosistem halal, meningkatkan pemanfaatan keuangan syariah, serta meningkatkan literasi dan awareness terhadap halal lifestyle. Rangkaian kegiatan FESyar Jawa 2025 mencakup forum ekonomi syariah, pameran UMKM, business matching, serta tabligh akbar.  FESyar diharapkan menjadi motor pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sekaligus menguatkan perannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.​

Perkembangan Industri Jasa Keuangan Jawa Timur

Ibu Yunita Linda Sari selaku Kepala OJK Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa Industri Jasa Keuangan di wilayah Jawa Timur menunjukkan tren terjaga stabil di tengah masih tingginya ketidakpastian geopolitik dan tensi perdagangan global, didukung  oleh  permodalan yang  kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang manageable, serta kinerja SJK yang stabil.

Pada industri perbankan, per Juni 2025, total aset perbankan di Jawa Timur mencapai Rp1.975,6 triliun. Kredit tumbuh 8,25 persen (yoy), ditopang kredit konsumsi dan modal kerja, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 7,18 persen (yoy). Rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di 2,49 persen, di bawah ambang batas aman 5 persen.

Pertumbuhan industri pasar modal ditunjukkan dengan peningkatan emiten dari Jawa Timur, sampai dengan Juni 2025 tercatat jumlah emiten dari Jawa Timur sebanyak 55 emiten dengan total dana terhimpun melalui IPO mencapai Rp14,7 triliun dan terdapat 30 Calon Emiten yang masuk dalam IDX Inkubator, dimana Calon Emiten tersebut dibimbing untuk dapat melantai di Bursa Efek Indonesia. Penghimpunan dana melalui Securities Crowdfunding juga meningkat 90,61 persen (yoy) menjadi sebesar Rp58,83 miliar.

Pada  industri  perasuransian,  kepercayaan  masyarakat  untuk  menggunakan produk asuransi semakin meningkat, pemegang polis asuransi naik sebesa45,97 persen (yoy) menjadi 5.171 pemegang polis pada triwulan I 2025. Aset netto dana pensiun per Juni 2025 juga tumbuh 4,51 persen (yoy) menjadi sebesar Rp4,47 triliun.

Industri pembiayaan juga mengalami pertumbuhan dengan total pembiayaan per Maret 2025 meningkat 2,45 persen (yoy) menjadi sebesar Rp46,05    triliun    dengan    NPF gross yang    masih    terkendali    di    3,14 persen. Outstanding pembiayaan fintech  peer-to-peer  yang  legal  dan  diawasi OJK per April 2025 mencapai Rp10,05 triliun atau tumbuh 22,56 persen (yoy). Demikian pula dengan pembiayaan oleh industri pergadaian swasta yang berizin dan diawasi OJK serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang meningkat masing-masing sebesar 55,16 persen (yoy) atau sebesar Rp655,25 miliar dan 6,42 persen (yoy) atau sebesar Rp161,76 miliar.

OJK senantiasa berupaya meningkatkan literasi dan inklusi di Jawa Timur melalui optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk menginisiasi berbagai kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Kantor OJK se- Jawa Timur Periode 2024 s.d. Triwulan-II 2025 telah melakukan 863 kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan dengan total peserta mencapai 291 ribu peserta dari berbagai segmen masyarakat. Sementara itu, upaya peningkatan inklusi keuangan telah dilakukan melalui optimalisasi berbagai produk simpanan dan kredit/pembiayaan, antara lain Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI), Simpanan Pelajar (SIMPEL), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).

OJK juga berupaya untuk berkontribusi pada perekonomian daerah melalui program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang difokuskan pada pengembangan komoditas unggulan daerah melalui pembentukan closed loop ecosystem. Pada tahun 2025 ini, program PED akan difokuskan pada pengembangan Pisang Mas Kirana di wilayah Kabupaten Lumajang serta upscaling komoditas PED tahun 2024 yaitu melon di wilayah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Lamongan.

Peran APBN Dalam Peningkatan Kinerja Ekonomi Jawa Timur

Bapak Rabindhara Aldy yang mewakili Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur menyampaikan bahwa terkait dengan kinerja APBN regional Jawa Timur, Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2025 mencapai Rp118,42 triliun terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp48,02 triliun, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp66,33 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4,07 triliun. Sementara itu, realisasi Belanja Negara sebesar Rp60,09 triliun terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp18,39 triliun dan belanja Transfer Ke Daerah sebesar Rp41,71 triliun.

Penerimaan Pajak bruto di berbagai sektor ekonomi mengalami perlambatan akibat relaksasi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan adanya kebijakan pemusatan administrasi pembayaran Wajib Pajak cabang. Pada sektor administrasi pemerintahan juga mengalami perlambatan yang signifikan disebabkan kebijakan efisiensi anggaran dan pemusatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sertifikasi guru. Namun demikian, penerimaan negara ditopang dari sisi Kepabeanan dan Cukai. Bea Keluar mencapai Rp311,73 miliar atau tumbuh sebesar 469,5 persen (yoy) akibat harga referensi Crude Palm Oil (CPO) lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, tingginya harga patokan ekspor biji kakao, dan pertumbuhan signifikan atas volume ekspor produk turunan CPO. Selain itu penerimaan Cukai juga tumbuh dengan capaian Rp63,15 triliun atau tumbuh 5,6 persen (yoy) akibat naiknya produksi pabrik rokok golongan II dan III.

Realisasi Belanja Negara secara nominal dan persentase mengalami kontraksi, terutama pada Belanja Barang, Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang mengalami kontraksi sangat dalam. Namun demikian, Belanja Negara tersebut disalurkan untuk infrastruktur konektivitas baik darat, laut, maupun udara, dan mendukung pelaksanaan program strategis nasional. Program strategis tersebut diantaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan  Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 10 Juli 2025 telah disalurkan oleh 133 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada 420.569 penerima, sedangkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) telah tersalurkan kepada 2.660.815 pendaftar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur melalui anggaran Kementerian Kesehatan.

Perkembangan Penjaminan Simpanan di Jawa Timur

Bapak Bambang S. Hidayat selaku Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II Surabaya mencermati bahwa intermediasi perbankan tumbuh dengan baik dengan hasil indeks menabung LPS yang selaras. Indeks Menabung Konsumen (IMK) bulan Juni 2025 menguat 4,8 poin ke level 83,8. Komponen Indeks Waktu Menabung (IWM) dan Indeks Intensitas Menabung (IIM) masing- masing naik ke level 95,3 (+2,4 poin) dan 72,4 (+7,2 poin). Intensitas dan niat menabung konsumen membaik sejalan dengan pemberian stimulus ekonomi yang membantu daya beli rumah tangga dalam jangka pendek.

Pada perspektif regional di Provinsi Jawa Timur, kontribusi Jawa Timur di Sektor Perbankan masih cukup tinggi dengan jumlah rekening menempati urutan ke-3 secara nasional dan secara nominal menempati urutan ke-2. Kondisi nominal simpanan bank umum di Jawa Timur mencatatkan pertumbuhan yang lebih cepat pada triwulan II 2025, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat pada nominal simpanan >5M yaitu sebesar 4,36 persen (yoy) sementara simpanan <100 Juta tumbuh sebesar 3,37 persen. Momentum pertumbuhan yang lebih cepat ini perlu dioptimalkan.

LPS terus menjaga cakupan penjaminan simpanan yang tinggi sebagai dasar kepercayaan   masyarakat   terhadap   sektor   keuangan,   sekaligus mendorong stabilitas yang kondusif bagi pemulihan ekonomi. Jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya hingga Rp2 miliar oleh LPS sampai dengan  akhir  Juni  2025  secara Nasional mencapai  99,94  persen  dari  total rekening atau setara 636.773.067 rekening untuk nasabah bank umum, sedangkan di Jawa Timur mencapai 99,95 persen dari total rekening, atau setara 72.698.588. Pada periode yang sama, secara nasional jumlah rekening BPR/BPRS yang dijamin mencapai 99,97 persen dari total rekening nasabah BPR/BPRS atau setara dengan 15.536.549 rekening, sedangkan di Jawa Timur mencapai 99,98 persen dari total rekening nasabah BPR/BPRS atau setara dengan 2.582.070 rekening.

Sejak LPS beroperasi pada tahun 2005 sampai dengan 30 Juli 2025, secara nasional jumlah bank yang dilikuidasi adalah sebanyak 144 bank, yang terdiri dari 1 bank umum, 128 BPR, dan 15 BPRS, dengan kondisi di Jawa Timur sebanyak 19 bank. Pada tahun 2025 hingga bulan Juli terdapat 1 BPRS dan 1 BPR yang dicabut izin usahanya oleh OJK dimana 1 BPR berada di Jawa Timur yang kemudian masuk dalam proses likuidasi dan pembayaran klaim simpanan oleh LPS.

Terkait dengan pembayaran klaim nasabah, secara Nasional, LPS telah melakukan penanganan klaim penjaminan simpanan terhadap 1 bank umum dan 143 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya (CIU). LPS membayarkan sebesar Rp2,91 triliun dari total simpanan layak bayar sebesar Rp3,30 triliun setelah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan LPS Rp2 Miliar   serta set-off terhadap pinjaman dan hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS. Untuk kondisi di Jawa Timur, LPS membayarkan sebesar Rp274,54 miliar dari total simpanan layak bayar sebesar Rp291,85 miliar.

Rata-rata realisasi pembayaran pertama atas simpanan layak dibayar di tahun 2025 adalah 4 hari kerja sejak bank dicabut izin usahanya, lebih cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan standar internasional. Terbaru yaitu Pembayaran Tahap Pertama untuk BPR DCN yang dicabut izin usahanya oleh OJK pada 24 Juli 2025 sudah mulai dapat dilakukan dalam 4 hari kerja, menunjukan komitmen LPS untuk terus berupaya mempercepat pembayaran klaim penjaminan. Pada Pembayaran Tahap Pertama atas klaim nasabah BPR DCN, LPS telah membayarkan sebanyak Rp13,9 Miliar untuk 1021 rekening yang telah dinyatakan layak bayar (memenuhi syarat penjaminan 3T).

Kantor OJK Provinsi Jawa  Timur, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan II Surabaya, dan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur berkomitmen   untuk   senantiasa bersinergi   dan   berkolaborasi dengan para pemangku  kepentingan untuk untuk menjaga stabilitas  dan  mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan Jawa Timur sebagai gerbang baru nusantara.

 

***

Informasi lebih lanjut:

Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Yunita Linda Sari

Telp. (031) 992 10100


Artikel Lain

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Indonesia

Hubungi Kami

(021) 2960 0000
157
humas@ojk.go.id
081 157 157 157

Artikel GPR

Copyright Otoritas Jasa Keuangan 2024 | Peta Situs | Syarat dan Kondisi