Sign In

Sanksi Administratif Terhadap KBAG, ISSP, GOOD, SMGR, MARK, AKKU dan Pihak-Pihak Terkait Lainnya

 Sanksi Administratif Terhadap KBAG, ISSP, GOOD, SMGR, MARK, AKKU dan Pihak-Pihak Terkait Lainnya

November 21, 2026
Jumlah Download : 0
   

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan penetapan sanksi administratif terhadap PT Karya Bersama Anugerah Tbk, PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Mark Dynamics Indonesia Tbk, PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk, dan Pihak terkait lainnya atas pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK, ditetapkan sanksi administratif terhadap kasus sebagai berikut:

1. PT Karya Bersama Anugerah Tbk

  • PT Karya Bersama Anugerah Tbk dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) atas pelanggaran ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c POJK Nomor 17/POJK.04/2020 karena PT Karya Bersama Anugerah Tbk tidak melakukan prosedur Transaksi Material atas perjanjian jual beli tanah di Kalimantan.

  • Sdr. Nicholas Sumasto dan Sdr. Budi Hariyanto Hartono selaku Direksi PT Karya Bersama Anugerah Tbk dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara tanggung renteng atas pelanggaran ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 karena tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan PT Karya Bersama Anugerah Tbk dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian sehingga PT Karya Bersama Anugerah Tbk terbukti melanggar ketentuan POJK Nomor 17/POJK.04/2020.

2. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk

  • PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) atas pelanggaran ketentuan Pasal 12 ayat (2) POJK Nomor 2/POJK.04/2013 sebagaimana telah dicabut dan diubah dengan Pasal 13 POJK Nomor 13 Tahun 2023 yang merujuk pada Pasal 16 jo. Pasal 14 POJK Nomor 30/POJK.04/2017  karena belum melakukan pengalihan 114.068.100 saham treasuri sampai dengan batas waktu tanggal 4 April 2025.

  • PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk dikenai Perintah Tindakan Tertentu untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali periode 21 September s.d. 23 November 2015 sejumlah 114.068.100 saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 12 Oktober 2026.​

​3. PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) atas pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c jo. Pasal 4 ayat (3) huruf a POJK  Nomor  42/POJK.04/2020 karena PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk tidak melakukan prosedur Transaksi Adiliasi atas penambahan penyertaan modal PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk kepada PT Sinarniaga Sejahtera.

4. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) atas pelanggaran ketentuan Pasal 21 ayat (3) jo. ayat (2) POJK Nomor 9/POJK.04/2018 karena PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tidak mengalihkan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk d.h. PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB) hasil Penawaran Tender Wajib paling sedikit sebesar 2,62% dari modal disetor SMCB atau sekitar 236.738.922 saham paling lama 2 (dua) tahun sejak Penawaran Tender Wajib selesai dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019, yaitu paling lama tanggal 22 April 2021. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk diminta untuk mengalihkan kembali saham SMCB tersebut kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar 2,62% dari modal disetor SMCB atau sekitar 236.738.922 saham paling lambat tanggal 31 Desember 2026.

5. PT Mark Dynamics Indonesia Tbk dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas pelanggaran Pasal 4 ayat 1 huruf a dan huruf c, Pasal 10 huruf b dan huruf c, Pasal 22 angka 1 POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan karena tidak melakukan prosedur Transaksi Afiliasi berupa akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo.

6. PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk dikenai Sanksi Administratif Berupa            Denda            sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis atas pelanggaran:

  • Pasal 69 Undang-Undang Nomor​ 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jis. huruf B angka 4 butir d. 1) dan huruf B angka 4 butir b. 2) b) Peraturan VIII. G.7 jo. Paragraf 16 dan Paragraf 21 PSAK 207 karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk menyajikan pos Penerimaan (pembayaran) dari pihak berelasi sebesar Rp30.539.592.781 pada Laporan Arus Kas Aktivitas Pendanaan secara neto, dengan menggabungkan pembayaran dan penerimaan, serta menggabungkan mutasi atau transaksi terkait pencatatan piutang pihak berelasi dan utang pihak berelasi jangka panjang serta PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk menyajikan pos Pembayaran kepada pihak berelasi (terkait piutang pihak berelasi) sebesar Rp761.895.560 pada Laporan Arus Kas Aktivitas Pendanaan yang seharusnya disajikan pada pada Laporan Arus Kas Aktivitas Investasi.

  • ​Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jis. Huruf A angka 20 dan Huruf B Angka 1 butir d. 2) e) (2) (a) Peraturan VIII.G.7, Paragraf 2.4 Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk pada LKTT per 30 Juni 2020 menyajikan saldo piutang pihak berelasi tidak sesuai dengan informasi pada dokumen pendukung serta menyajikan saldo utang kepada PT GBI tidak dicatat sebagai utang pihak ketiga, namun dicatat sebagai utang pihak berelasi.

  • Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jis. PP.86 PSAK 110 karena  PT  Anugerah Kagum Karya Utama Tbk tidak mengeliminasi penyajian setoran modal dari PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk ke entitas anak pada Laporan Arus Kas pada LKT per 31 Desember 2020.

  • Angka 2 huruf b Peraturan Nomor IX.E.1 karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk tidak melaporkan transaksi setoran modal ke PT PNH kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi Afiliasi.

  • Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jis. Paragraf 43 PSAK 207 tentang Laporan Arus Kas karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk tidak menyediakan seluruh informasi yang relevan dan memadai mengenai aktivitas pendanaan terkait transaksi non kas terkait pengakuan pendapatan diterima di muka dan pelunasan utang bank pada LKT per 31 Desember 2020.

  • Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jis. Paragraf 2.4. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk menyajikan pos Beban Keuangan dan Pos Lain-Lain Bersih pada Laporan Laba Rugi, dimana terhadap penjelasan pada CALK untuk masing-masing pos keuangan tersebut terdapat ketidaksesuaian pada LKT per 31 Desember 2020.

  • Angka 2 huruf a Peraturan Nomor IX.E.1 karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk tidak melakukan keterbukaan informasi atas perjanjian utang antara PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk dengan PT EMAS tersebut kepada masyarakat, dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya (termasuk laporan penilai) kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah terjadinya Transaksi Afiliasi.

  • Pasal 19 POJK Nomor 55/POJK.04/2025 terkait dengan keterlambatan terkait penyampaian keterbukaan informasi atas pengangkatan Sdri. Leliawati sebagai Ketua Komite Audit.


AP Jailani dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas pelanggaran Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), jo. Pasal 21 huruf c, d, dan e POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan jis Paragraf 14, 15, A15, A20, A22 SA 200, Paragraf 20 dan 21 SA 220, Paragraf 9 dan 10 SA 265, Paragraf 13 dan A67 SA 315, Paragraf 24 SA 330, Paragraf 6, 7, dan 9 SA 500 serta Paragraf 16 SA 560 atas audit LKT 2020 PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk.​





​


Artikel Lain

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Indonesia

Hubungi Kami

(021) 2960 0000
157
humas@ojk.go.id
081 157 157 157

Artikel GPR

Copyright Otoritas Jasa Keuangan 2024 | Peta Situs | Syarat dan Kondisi