​Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 7 September 2015: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Seminar Internasional dengan tema Ensuring Financial Sustainability of Insurance, Pension and Social Security Systems: Challenges and Opportunities di Bali. Seminar yang digelar pada 7-8 September 2015 ini merupakan bagian upaya OJK untuk memperkuat Industri Asuransi dan Dana Pensiun serta pelaksanaan Jaminan Sosial melalui forum yang diharapkan mampu menggali pengetahuan dan pengalaman dari berbagai Negara.

Konferensi internasional ini dihadiri 300 peserta dari dalam maupun luar negeri termasuk pihak kementerian, industri asuransi, industri dana pensiun, asosiasi jasa keuangan terutama asosiasi asuransi dan dana pensiun, pengawas, akademisi, BPJS, ataupun sektor lain. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, dalam sambutannya mengatakan bahwa industri Asuransi, Dana Pensiun dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional, mengingat karakternya bisnis yang jangka panjang.

Sektor ini memiliki kapasitas untuk menjadi sumber stabilitas keuangan di saat krisis, serta bisa menjadi dana pembangunan untuk mendukung kebutuhan infrastruktur masa depan Indonesia. OJK sangat mendukung pertumbuhan tiga sektor ini menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, katanya.

Forum ini juga menjadi ajang bagi OJK dan pelaku industri asuransi di Indonesia untuk belajar melalui pengalaman negara lain terkait implementasi SJSN mengenai tantangan, pendekatan terhadap solusi dan keputusan-keputusan yang dilakukan pada kondisi tertentu. Implementasi SJSN sangat penting untuk terus dikembangkan mengingat Indonesia termasuk negara rawan bencana, sehingga Indonesia harus banyak belajar melalui pengalaman negara lain bagaimana mengatasi bencana alam dan memitigasi akibat yang ditimbulkan oleh bencana tersebut.

Seminar Internasional ini juga diharapkan dapat memunculkan berbagai pemikiran dan solusi atas tantangan-tantangan program Industri Keuangan Non Bank ke depan, antara lain rendahnya penetrasi asuransi (persentase premi asuransi dari produk domestik bruto) dan jumlah tenaga ahli yang masih terbatas. Perkembangan aset asuransi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perkembangan GDP Indonesia menyebabkan rendahnya tingkat penetrasi asuransi Indonesia tahun 2014, yaitu, sebesar 2,14%. 

Tingkat penetrasi ini masih jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain dan bahkan diantara negara-negara ASEAN, seperti Singapura yang memiliki tingkat penetrasi sebesar 4.3%, dan Malaysia dengan tingkat penetrasi sebesar 3%. Salah satu hal yang menjadi penyebab rendahnya penetrasi asuransi adalah kurangnya jumlah tenaga ahli yang dapat memaksimalkan penggunaan ilmu statistik terapan dan ilmu aktuaria agar dapat mendukung perkembangan IKNB.

Saat ini, sumber daya manusia pada perusahaan asuransi dan dana pensiun belum dapat memahami dan mengelola risiko berdasarkan kapasitas perusahaan masing-masing yang menyulitkan perusahaan untuk berkembang secara optimal. Tantangan berikutnya adalah implementasi SJSN, yaitu bagaimana mempertahankan pendanaan yang terus menerus terhadap SJSN dan melaksanakan administrasi yang baik mengingat banyaknya jumlah peserta dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan SJSN.

Selain itu, Indones​ia sebagai negara yang berkedudukan di kawasan cincin api pasifik sangat rentan terhadap bencana alam baik berupa gempa, tsunami, banjir, kekeringan, maupun letusan gunung berapi. Hal ini dapat memicu munculnya suatu risiko terkait kondisi ini, sehingga diperlukan suatu pengelolaan dan mitigasi risiko yang baik. Perkembangan industri  IKNB, berdasarkan data statistik OJK, sampai dengan Juli 2015 total aset sebesar Rp 1.496,15 triliun, aset industri asuransi Rp 775,34 triliun, sedangkan aset dana pensiun sebesar Rp 196,64 triliun.

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I
Edy Setiadi
Telp: 021-29600000
Email: edy_setiadi@ojk.go.id
www.ojk.go.id