SP-9/KO.13/2026
SIARAN PERS
TPAKD JATENG PERKUAT AKSES KEUANGAN INKLUSIF DUKUNG JAWA TENGAH
SEBAGAI LUMBUNG PANGAN NASIONAL
Semarang, 19 Juni 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah bersama seluruh anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sinergi dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno TPAKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang mengusung tema “Akselerasi Ekosistem Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan untuk Meneguhkan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional" di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (18/6).
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menyampaikan bahwa akses keuangan yang optimal menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat usaha produktif.
“TPAKD memiliki peran strategis dalam memperkuat keterhubungan sektor jasa keuangan dengan sektor riil. Untuk mendukung program TPAKD Tahun 2026, OJK mendorong penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, digitalisasi keuangan daerah, penguatan kolaborasi dengan industri jasa keuangan, serta evaluasi berbasis hasil dan dampak." ujar Hidayat.
Hidayat juga menyampaikan bahwa dalam konteks Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, Jawa Tengah memiliki fondasi ekonomi yang kuat dengan potensi sektor produktif yang terus berkembang.
“Ukuran seberapa besar kontribusi sektor keuangan bukan hanya diukur seberapa peningkatan atau pertumbuhan dibanding tahun lalu, tapi lebih forward looking, orientasi kedepan yaitu seberapa besar potensi pertumbuhan yg tersedia daerah dapat diidentifikasi, disi apkan, dan dimanfaatkan secara maksimal, jangan sampai kehilangan kesempatan tumbuh padahal potensi yang ada besar." Lanjut Hidayat.
Hidayat juga menyampaikan bahwa fokus dan prioritas bersama adalah menyiapkan ekosistem pertumbuhan diseluruh sektor baik sektor riil, investasi, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, penyiapan SDM di sektor usaha melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, agar sektor keuangan dapat menyalurkan layanan keuangan secara maksimal, dengan risiko yg terukur dan terkelola dengan baik. Hal ini tentu membutuhkan peran para pihak, sinergi dan kolaborasi semua pihak.
Rakorda dan Rapat Pleno TPAKD Tahun 2026 dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa TPAKD memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, khususnya melalui peningkatan akses keuangan bagi pelaku usaha.
“Berdasarkan data tahun 2026, jumlah wirausaha di Jawa Tengah mencapai 4,93 juta orang, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 3,69 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 25,76 persen dari total wirausaha di Pulau Jawa dan berkontribusi sebesar 15,25 persen terhadap total wirausaha nasional." ujar Luthfi.
“Peningkatan tersebut menunjukkan semakin berkembangnya ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan kewirausahaan nasional. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat guna meningkatkan akses pembiayaan, literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong pengembangan usaha yang produktif dan berkelanjutan bagi UMKM dan wirausaha." Lanjut Luthfi.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama Pemerintah Daerah dan Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk Pengembangan Keuangan Inklusif di Jawa Tengah. Deklarasi tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi guna memperluas akses keuangan masyarakat, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mendukung pengembangan ekosistem keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di Jawa Tengah.
Hadir dalam Rakorda tersebut Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah, serta Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah.
Dalam laporannya, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Johan Hadiyanto menyampaikan keberhasilan program TPAKD tahun 2025. Program GENCARKAN telah menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui 4.008 kegiatan edukasi keuangan. Program Ayo Jateng Menabung (KEJAR) mencatat 8,64 juta rekening pelajar dengan total simpanan Rp1,88 triliun. Dalam mendukung akses pembiayaan, Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir telah menjangkau 75.173 debitur dengan outstanding Rp1,45 triliun, sementara penyaluran KUR mencapai Rp48,73 triliun kepada lebih dari 1,17 juta debitur, termasuk Rp12,57 triliun untuk sektor pertanian. Dukungan juga diberikan melalui subsidi bunga pertanian dan fasilitasi asuransi bagi 16.344 nelayan.
Selain itu, TPAKD Jawa Tengah juga mengembangkan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) berbasis komoditas unggulan serta memperkuat peran Perintis Keuangan dan Duta Literasi Keuangan yang telah melaksanakan 1.039 kegiatan edukasi bagi lebih dari 84 ribu peserta. Berbagai program tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Berdasarkan evaluasi, maka Program TPAKD Tahun 2026 dapat difokuskan pada akselerasi ekosistem keuangan inklusif dan berkelanjutan untuk meneguhkan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional selaras Tema Pembangunan Jawa Tengah tahun 2026, melalui perluasan akses pembiayaan sektor pangan, digitalisasi transaksi, optimalisasi KUR dan pembiayaan mikro, perluasan asuransi dan mitigasi risiko, literasi dan pelindungan konsumen, pendampingan pelaku usaha agar semakin bankable, produktif, dan berdaya saing." ujar Johan.
Dalam Rakorda dan Pleno ini juga ditetapkan program kerja TPAKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang berfokus pada beberapa hal seperti Penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perumahan, Peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Percepatan digitalisasi keuangan dan transaksi non-tunai, Perluasan akses pembiayaan UMKM serta penguatan program anti rentenir, Peningkatan tabungan dan inklusi keuangan pelajar, Pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), Penguatan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED), Dukungan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan, Pelaksanaan program sektoral dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
OJK akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta mendukung pengembangan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
****
Informasi lebih lanjut:
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah – Hidayat Prabowo;
Telp. (024) 8600 3000.
