Otoritas Jasa Keuangan, 29 Februari 2016: Industri Jasa Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menopang tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas. Selain itu, tuntutan masyarakat juga begitu besarnya agar Industri Jasa Keuangan dapat berfungsi dengan baik dalam meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat luas. 

Penguatan sektor keuangan dan pertumbuhan kemakmuran masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat sebagaimana telah dibuktikan oleh beberapa studi empiris. "Saya dalam hal ini sependapat bahwa penyediaan akses secara luas kepada masyarakat selain akan meningkatkan kemakmuran masyarakat juga akan mendorong penguatan sistem keuangan kita," tutur Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad.

Berdasarkan survei dilakukan OJK pada 2013, tingkat literasi keuangan masyarakat khususnya di daerah pedesaan dan daerah-daerah terpencil masih sangat rendah. Hanya sebesar 21,84% dari masyarakat Indonesia yang berumur di atas 17 tahun telah melek keuangan (well literate) dengan tingkat penggunaan layanan keuangan formal hanya sebesar 59,74%. 

Hasil riset World Bank dalam The Global Findex Database 2014 ternyata juga menunjukkan fenomena yang sama, bahwa penduduk berusia di atas 15 tahun yang telah menggunakan lembaga keuangan formal hanya sekitar 36,1% dengan hanya 28,7% penduduk di daerah pedesaan di atas 15 tahun yang memiliki account pada lembaga keuangan formal.

Hal ini tentunya kurang menguntungkan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, karena tingkat kesejahteraan suatu masyarakat akan sejalan dengan tingkat melek keuangan dan kedekatan masyarakat terhadap akses keuangan. 

Penyedian akses keuangan bagi masyarakat luas terutama di daerah perdesaa dan di daerah tertinggal adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Hanya dengan keseriusan, dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat kesenjangan melalui inisiatif-inisatif financial inclusion.

Peran keluarga besar Nahdlatul Ulama sangat kita harapkan dalam upaya mewujudkan cita-cita kita membuka akses keuangan seluas-luasnya bagi masyarakat. Upaya ini dapat dimulai dari dunia pendidikan dibawah naungan Nahdlatul Ulama mulai dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. 

Tidak hanya itu, upaya ini juga diharapkan dapat diperbesar melalui berbagai gerakan ekonomi Nahdlatul Ulama, seperti melalui banyak koperasi-koperasi yang dibentuk oleh warga NU maupun lembaga NU sendiri, yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat untuk dapat membantu penyelanggaraan edukasi keuangan lebih jauh kepada masyarakat. 

"Kita semua tentunya mengenal Koperasi Pesantren NU yang begitu berkembang antara lain Koperasi Pesantren Sidogiri Pasuruan, Ponpes An-Nuqoyah di Guluk-guluk Sumenep, dan masih banyak lagi lainnya. Peran mereka tentu juga sangat kita harapkan," tambahnya.

Peningkatan akses keuangan ini sekali lagi saya tekankan bukan hanya upaya memberikan kredit saja tetapi merubah paradigma dan perilaku dari sekedar berpikir bagaimana mencari uang untuk bertahan hidup menjadi bagaimana merencanakan keuangan untuk masa depan. "Oleh karena itu, tentu saja OJK merasa yakin bahwa Nota Kesepahaman yang kita tandatangani hari ini dapat menjadi landasan sinergi yang bisa dilakukan untuk mewujudkan perluasan akses Keuangan masyarakat," tutur beliau.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat membantu pengembangan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan sektor jasa keuangan, Literasi Keuangan, dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah serta hubungan kemitraan untuk mewujudkan keuangan inklusif (financial inclusion) berbasis pondok pesantren, masjid, madrasah, dan lembaga pendidikan lain di lingkungan Nahdlatul Ulama. 

"Kami berharap implementasi dari Nota Kesepahaman ini dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan sehingga Industri Jasa Keuangan menjadi semakin kokoh, berdaya saing, dan dapat berkembang sehat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih berkualitas," ujarnya.